Sejarah
Pemerintah mengintegrasikan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melalui Keppres No. 87 Tahun 2004. Langkah ini menjadi fondasi penataan kembali tata kelola pendidikan kader pamong praja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.Seiring dengan dinamika tata kelola pemerintahan dan kebutuhan spesialisasi aparatur di daerah, penataan organisasi IPDN melahirkan Fakultas Perlindungan Masyarakat (FPM). Fakultas ini didirikan untuk merespons kebutuhan mendesak akan aparatur yang ahli dalam manajemen pelayanan dasar, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta administrasi kependudukan.
Untuk mendukung percepatan transformasi digital administrasi kependudukan nasional dan pemenuhan dokumen sipil secara inklusif, dibentuklah Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Prodi ini dirancang khusus untuk mencetak kader pamong praja yang menguasai tata kelola big data kependudukan, hukum pencatatan sipil, serta sistem pelayanan publik terintegrasi di Dinas Dukcapil seluruh Indonesia.Prodi Dukcapil menguatkan integrasi teknologi informasi (SIAK), keahlian analisis data demografi, dan pendekatan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Prodi ini terus mencetak lulusan yang siap langsung menduduki posisi strategis operasional di tingkat pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.
